Politisi Nasdem Ini Minta Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Jukir Liar

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang membentuk Tim Gabungan terus gencar melakukan penertiban dan pendataan juru parkir (jukir) liar, baik di minimarket maupun lokasi lainnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji menyesalkan operasi penertiban yang digelar tim gabungan Pemprov DKI Jakarta karena dinilainya tidak menyelesaikan persoalan.

"Sekarang ditertibkan, paling mereka tiarap seminggu dua minggu. Setelah itu mereka balik markir lagi," ujarnya di Jakarta, Minggu (19/5/2024).

Ongen menjelaskan, jukir liar akan kembali lagi ke lokasi yang sama karena mereka membutuhkan makan dan membiayai keluarganya.

"Jadi jukir liar jangan dikejar-kejar tapi harus diberdayakan oleh Pemprov DKI Jakarta," terangnya.

Caranya, imbuh Ongen, Pemprov DKI Jakarta bisa bekerjasama dengan pengurus RT/RW setempat untuk mengelola parkir minimarket dengan baik.

"Nantinya ada bagi hasil yang merata antara jukir dan pengurus RT/RW," ungkapnya.

Menurutnya, dengan jumlah minimarket yang ribuan di Jakarta, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

"Intinya petugas Pemprov DKI jangan arogan karena jukir itu butuh makan juga," bebernya.

Hal yang sama, menurut Ongen, juga bisa diterapkan di masjid atau gereja yang jemaahnya ramai.

"Melalui pelibatan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) atau pengurus gereja, tentu jukir bisa lebih teratur. Nanti hasil parkir bisa dibagi secara adil," pungkasnya.

Untuk diketahui, tim gabungan penertiban juru parkir liar yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan Razia pada 15 Mei 2024 hingga satu bulan ke depan.

Penindakan dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta mulai pukul 08.30 WIB.

Penindakan juru parkir liar ini melibatkan Dishub, Satpol PP, lima Wali Kota Administrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah​​​​​​​ (PPKUKM), Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Selanjutnya Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Suku Dinas Perhubungan lima Wilayah Kota Administrasi, UP Parkir dan TNI/Polri. (Riyan). ***